by

Bersama DPRD Kabupaten Bogor DPMD Geber Pembahasan Raperda Perangkat Desa

Adeyasin.net – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perangkat Desa sedang gencar dibahas oleh DPRD Kabupaten Bogor dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), untuk segera dijadikan Perda sebelum pelantikan Kepala Desa 2021.

Raperda Perangkat Desa merupakan inisiatif dari masyarakat, yang ditampung oleh DPRD dan dibahas bersama DPMD Kabupaten Bogor, untuk membuat aturan baku agar tidak terjadi lagi pergantian perangkat Desa, yang semena-mena dilakukan oleh Kepala Desa.

“Kita bersama dewan membantu Perda perangkat desa agar tidak semena-mena mengganti perangkat desa untuk kepala Desa yang baru diangkat,” kata Kepala Bidang Pemerintah Desa, Agus Lidwan kepada Bogordaily.net.

Untuk menyempurnakan Raperda yang tengah digarap, Pemkab Bogor akan lakukan studi banding ke Wilayah Bantul.

“Rencananya kita akan studi banding ke wilayah Bantul, untuk mencari bahan referensi terkait Raperda perangkat Desa tersebut,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa untuk menggantikan perangkat desa tidak bisa semena-mena, ada mekanismenya.

“Dan memang untuk menggantikan perangkat desa itu ada mekanisme dan prosedurnya, jadi tidak bisa semerta-merta. Pertama harus dikonsultasikan dengan camat dan dibuatkan berita rekomendasi dari camat,” ungkapnya.

Persyaratan untuk menjadi Perangkat Desa pun seharusnya berusia 20 hingga 42 tahun dan tidak ada batas waktu untuk menjabat sebagai Perangkat Desa apalagi digantikan karena Kepala Desa Baru.

“Untuk menjadi perangkat desa pun ada persyaratannya. Dari usia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun. SK perangkat Desa pun tidak ada masa waktu, hanya sampe 60 tahun bisa diberhentikan. Tapi bisa juga diberhentikan jika melanggar larangan dan penyebab lainnya seperti meninggal, atau terlibat dalam tim sukses dan lainya,” ia meneruskan.

Selain itu, ia berharap Perda Perangkat Desa ini bisa diberlakukan sebelum pelantikan Kepala Desa 2021 agar langsung diaplikasikan.

“Mudah-mudahan di 2021 sudah selesai, sebelum pelantikan kepala desa yang baru. Jadi setelah dilakukan Perda tersebut bisa langsung diberlakukan,” pungkasnya. (Egi)

Comment

News Feed